Analisis Yuridis Dan Etika Atas Penangguhan Pelayanan Pada Rumah Sakit

Authors

  • Nurnaeni Nurnaeni S1 Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gunung Sari
  • Syamsul Bachri Program Pascasarjan, Universitas Indonesia Timur
  • An-Nur Nabila Fakutas Hukum, Universitas Hasanuddin

DOI:

https://doi.org/10.58294/jbk.v15i1.101

Keywords:

hukum

Abstract

Pada penangguhan pelayanan essensial di rumah sakit merupakan tindakan yang diperbolehkan pada saat-saat kondisi darurat dan memerlkan pertimbangan khusus dalam mengambil sebuat keputusan. Namun tindakan ini seringkali menimbulkan aspek hukum dan etika dalam pelayanan dan keselamatan pasien. Oleh karena itu, wawasan hukum dan etika terhadap penanggguhan pelayanan penting di rumah sakit menjadi sangat penting untuk dilakukan. Bahwa pada penangguhan pelayanan essensial di rumah sakit, aspek hukum yang harus diperhatikan adalah hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang cukup dan mampu dimana pasien memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat mengenai kondisi kesehatannya. Keputusan yang diambil untuk menangguhkan pelayanan tersebut harus dilakukan dengan hati-hati dan didasarkan pada pertimbangan risiko dan manfaat. Hal ini perlu dilakukan agar hak-hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai dapat tetap terpenuhi dengan baik, serta untuk mencegah dampak negatif yang mungkin ditimbulkan dari penangguhan pelayanan secara signifikan. Dalam pelaksanaan penangguhan pelayanan penting, rumah sakit harus mempertimbangkan keadaan atau kondisi pasien secara individu dan memastikan bahwa penangguhan tersebut tidak merugikan pasien. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang dikenal sebagai "kepentingan yang diambil adalah kepentingan terbaik bagi pasien", di mana kepentingan pasien harus diutamakan dalam pengambilan suatu keputusan medis. Dalam uraian peraturan perundang-undangan tenaga kesehatan tidak boleh bermain-main dalam memberikan pelayanan karena terikat dengan sumpah dan janji termasuk dengan peraturan yang telah disiapkan oleh pemerintah agar dalam memberikan pelayanan kesehatan benar-benar sungguh-sungguh mengabdikan dirinya dibidang kesehatan dalam melayanai pasien.

References

Ampera, A. (2018). Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Pasien Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan. Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum, 20(2), 59–74. https://doi.org/10.33096/aijih.v20i2.17

Adiyanta, F. S. (2020). Urgensi Kebijakan Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) bagi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19. Administrative Law and Governance Journal, 3(2), 272–299. https://doi.org/10.14710/ alj. v3i2.272-299

Rivai, A. F. (2022). EDM (Ethics Decision Making) Konsep Pengambilan Keputusan Etik dan Implementasinya dalam Praktik Keperawatan. Deepublish.

Sholehah, B. M., Sudjana, & Suryaman, A. (2020). Hukum, Mahasiswa Fakultas Padjadjaran, Universitas Kesehatan, Fasilitas Jaminan, Badan Penyelenggara. Hermeneutika, 4(1), 49–56.

Utami, R., Nugraha, R. A., Yuliantoro, M. N., & Nugroho, H. W. (2020).

Rokayah, S., & Widjaja, G. (2022). Masalah-Masalah dalam Covid-19 dan Hak Asasi Manusia. Cross-Border, 5(1), 322–340.

Soeparto, P. (2006). Etik dan Hukum di Bidang Kesehatan: Edisi 2. Airlangga University Press.

Analisis Etika Biomedis Terhadap Pasien Transgender dalam Mengakses Layanan Kesehatan di Yogyakarta. Jurnal Filsafat, 30(1), 72–91. https://doi.org/ 10.22146/jf.53016 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2006).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431).

WHO. (2020). Maintaining Essential Health Services: Operational Guidance for the COVID-19 context. World Health Organization, 1(June), 1–55.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/Permenkes_No.9_Thn_2020_Pedoman_PSBB.pdf

Downloads

Published

30-12-2023

How to Cite

Nurnaeni, N., Bachri, S. ., & Nabila, A.-N. (2023). Analisis Yuridis Dan Etika Atas Penangguhan Pelayanan Pada Rumah Sakit. Jurnal Berita Kesehatan, 16(2), 108–116. https://doi.org/10.58294/jbk.v15i1.101